Author - 4dm1n

3 Bocah Samosir Pengidap HIV Dilarang Sekolah, Terancam Diusir Masyarakat ke Luar Kabupaten

SAMOSIR-Tiga orang anak pengidap HIV di Desa Nainggolan, Kabupaten Samosir, dilarang bersekolah karena masyarakat takut akan tertular penyakit serupa. Ketiganya juga terancam diusir dari Kabupaten Samosir. Seperti dilansir dari VOA Indonesia, tiga anak pengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) dilarang untuk mendapatkan hak pendidikan di PAUD Welipa dan Sekolah Dasar Negeri SDN-2 Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ketiga anak yatim piatu yang berusia di bawah 12 tahun itu bahkan terancam diusir dari Kabupaten Samosir, karena masyarakat di mana ketiganya tinggal yakni di Desa Nainggolan tidak mau ketiga anak itu bersekolah di tempat yang sama dengan anak-anak lain. Sekretaris Eksekutif Komite AIDS Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Berlina Sibagariang, mengatakan kepada VOA, masyarakat di Desa Nainggolan khawatir anak-anak mereka tertular penyakit HIV yang diidap ketiga anak tersebut. Walhasil masyarakat meminta ketiganya agar ketiganya dikeluarkan dari sekolah. "Masyarakat berharap anak-anak tidak di situ. Karena ketiganya tidak berasal dari situ, dan juga masyarakat takut akan menularkan ke anak-anak mereka. Kita ingin adik-adik kita itu memperoleh haknya. Mereka anak-anak yang punya hak untuk sekolah dan mendapatkan pendidikan," kata Berlina, Minggu (21/10/2018). Ditambahkannya, pihaknya juga mendapat ultimatum dari masyarakat bahwa ketiga anak itu harus meninggalkan Kabupaten Samosir selambat-lambatnya pada 25 Oktober 2018. Komite AIDS HKBP saat ini masih melakukan mediasi dengan pemerintah dan masyarakat agar hal itu tidak terjadi. "Ada surat yang datang sama kita. Ya kalau kami menanggapinya itu kurang pas sama mereka. Alasan mereka menolak anak-anak karena kita juga belum dapat izin dari pemerintah. Padahal itu kan punya HKBP dan mereka berhak tinggal di sana. Karena itu rumah HKBP," ungkapnya. Mediasi juga telah dilakukan pihak Komite AIDS HKBP, dengan PAUD Welipa, Komite Sekolah SDN-2 Nainggolan, masyarakat Desa Nainggolan, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir. (Sumber: Tribunmedan.com)
Read more...

Penyusunan Draft Buku Tonggak Sejarah UPT di Lingkup Ditjen Rehsos

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kanya Eka Santi membuka kegiatan Penyusunan Draft Buku Tonggak Sejarah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kamis, 7 Desember 2017 di Hotel Rivoli Jakarta. Menjadi penting bagi kita mengetahui sejarah berdirinya tiap-tiap UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial agar kita dapat mengetahui sejarah awal berdirinya lembaga dan pada akhirnya dapat merencanakan baik program, layanan dan anggaran, ujar Kanya. Kanya menambahkan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2017 ini memiliki 39 UPT yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, masing-masing UPT tersebut memberikan rehabilitasi sosial kepada para penerima manfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tiap-tiap UPT memiliki jenis layanan sendiri dan ada beberapa UPT yang mempunyai keseragaman sesuai dengan penerima manfaat yang dilayani. Ke- 39 UPT tersebut mempunyai sejarah dan cerita sendiri, dimulai dari awal berdiri, perubahan tugas atau alih fungsi dan lain-lain. Oleh sebab itu Penyusunan Draft Buku Tonggak Sejarah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini sangat diperlukan untuk dilaksanakan agar masyarakat secara umum dan juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapatkan informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai sejarah UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial dan selanjutnya mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik penerima manfaat yang akan menerima pelayanan. Dari 39 UPT yang ada, baru 18 UPT yang sudah mempunyai tonggak sejarah, yaitu BBRSBG Kartini Temanggung, BBRSBD Soeharso Solo, PSMP Handayani, PSBR Bambu Apus, PSKW Mulya Jaya, PSBN Tanmiyat, PSTW Budi Dharma, PSBK Pangudi Luhur, PSBN Wiyata Guna, PSRSKP Napza Satria Batu Raden, PSMP Paramitha Mataram, PSBN Mahatmiya Bali, PSBL Phala Martha Sukabumi, PSBR Rumbai, PSTW Gau Mabaji Gowa, PSBRW Melati Bambu Apus, PSRSODH Wasana Bahagia Ternate, dan PSPP Insyaf Medan. Kegiatan penyusunan draft buku tonggak sejarah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Internal dapat digunakan sebagai dasar perencanaan ke depan dan eksternal bagi masyarakat secara umum sebagai informasi dan pengetahuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2017, di Hotel Rivoli Jakarta, diikuti oleh 18 Orang Kepala Balai/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan 20 Orang pegawai Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial serta1 Orang penyusun.  
Read more...

Perangi HIV/AIDS, Kemensos Alih Fungsikan Panti Sosial

BEKASI (20 Januari 2017) - Kementerian Sosial memperluas jangkauan pelayanan terhadap penderita HIV/AIDS dengan mengalihfungsikan sejumlah panti di daerah. Dua panti yang dialihfungsikan yakni Panti Sosial Bina Daksa Bahagia di Medan, Sumatera Utara yang sebelumnya memberikan layanan bagi penyandang disabilitas tubuh dan Panti Sosial Bina Lara Kronis (PSBPLK) Wasana Bahagia di Ternate yang sebelumnya memberikan pelayanan bagi penderita eks Kusta. Disamping itu, Kementerian Sosial juga telah menaikkan status Rumah Perlindungan Sosial ODHA yang di Sukabumi yang sebelumnya berstatus sebagai rumah perlindungan sosial meningkat menjadi sebuah Panti. "Alih fungsi dan peningkatan status ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mengatasi tingginya persebaran penyakit HIV/AIDS di Indonesia," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Nasional LKS Bidang Layanan HIV AIDS, Bekasi, Jawa Barat, Jum'at (20/1). Khofifah menerangkan hingga tahun 2016 masyarakat yang terinveksi HIV-AIDS berjumlah 27.611 orang, terdiri dari HIV 198.219 orang, dan AIDS 78.292 orang. Dan dari 34 Provinsi yang berhasil didata, 5 Provinsi dengan populasi Orang dengan HIV terbesar meliputi ; Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Jumlahnya bisa lebih besar, karena data tersebut hanya berdasar kunjungan medik ke RS ataupun Puskesmas," imbuhnya. Realitas ini, lanjut Khofifah, menandakan masih diperlukan upaya keras untuk mencegah HIV/AIDS menyebar di masyarakat.Butuh komitmen berbagai pihak untuk bersama-sama memerangi persebaran penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mendorong masyarakat untuk menyudahi diskriminasi dan stigma terhadap penderita HIV/AIDS. Menurutnya, diskriminasi tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah akan menambah beban mereka. Sebaiknya berikan terus dukungan positif kepada para penderita HIV/AIDS. Diungkapkan Khofifah, diskriminasi terjadi lantaran masih kuatnya stereotip di masyarakat bahwa penyakit itu terjadi akibat perilaku menyimpang dan penderita adalah orang-orang tidak baik. Padahal, lanjut Mensos, HIV/AIDS sama dengan penyakit lainnya sehingga tidak perlu ada pembedaan atau diskriminasi terhadap penderita. Dikatakan, penyakit ini juga bisa menyerang semua orang, termasuk ibu rumah tangga baik-baik dan anak mereka. Oleh karena itu, diperlakukan pemahaman menyeluruh bagi masyarakat luas agar orang dengan HIV/AIDS tidak dideskriditkan. Khofifah juga berpesan agar pasien penderita HIV/AIDS untuk tidak malu dan rendah diri di kehidupan bermasyarakat.Sebaliknya, kata Dia, penderita HIV/AIDS harus bersemangat menjalani hidup. (Ch)
Read more...

Publikasi Form pencarian Cari Search … Kemensos Kukuhkan 1.000 Sahabat Peduli Aids

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 1.000 Orang Sahabat Peduli AIDS, Minggu 3 Desember 2017 di Surabaya Jawa Timur. Khofifah meminta agar masyarakat tidak diskriminatif terhadap hak hidup para penderita penyakit HIV/AIDS atau ODHA. Masyarakat kiranya tidak punya persepsi yang salah terhadap penderita penyakit ini. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang penyakit HIV/AIDS di masyarakat. “Jauhi penyakitnya, bukan orangnya” Ujar Khofifah. Mensos juga menekankan agar semua pihak memperhatikan penularan virus HIV/AIDS ini, karena persoalan ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat umum. Mengingat penularan virus ini dapat terjadi pada siapa saja. Berdasarkan data dari Kemenkes secara kumulatif hingga triwulan I Tahun 2017, jumlah penderita HIV/AIDS terus menunjukkan peningkatan, sampai dengan bulan Maret 2017 telah mencapai 330.152 kasus, terdiri dari 242.699 kasus HIV dan 87.453 kasus AIDS. Data ini diperkirakan lebih kecil dari angka sebenarnya, mengingat banyak ahli menyampaikan bahwa fenomena ini sebagai gunung es. Data tersebut tercatat sebagai jumlah penderita yang telah melakukan akses layanan rumah sakit. Dalam rangka memperingati Hari Aids Sedunia (HAS) Tahun 2017, Kementerian Sosial RI menyelenggarakan pentas Sahabat Peduli ODHA, seminar pencegahan HIV-AIDS dan pengukuhan 1.000 Sahabat Peduli ODHA. Relawan yang dikukuhkan berasal dari Ternate 200 Orang, dari Medan 200 Orang dan 600 Orang berasal dari Surabaya dan sekitarnya. Relawan Peduli Sahabat ODHA ini nantinya bertugas melakukan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS kepada masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah mengamanatkan penanganan HIV/AIDS Bidang Rehabilitasi Sosial menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Sosial telah mendirikan 3 (tiga) Panti Rehabilitasi Sosial yang khusus melakukan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yaitu, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial orang Dengan HIV "Wasana Bahagia" di Ternate Maluku Utara, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV "Bahagia" Medan Sumatera Utara dan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV "Kahuripan" di Sukabumi Jawa Barat. Kementerian Sosial juga menyusun Standar Nasional penanganan ODHA, membangun kerjasama dengan 76 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang melakukan pendampingan ODHA, mencanangkan Indonesia Bebas Prostitusi Tahun 2019, dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir Kementerian Sosial berhasil menutup 116 lokalisasi dari 168 lokalisasi yang ada, dan telah memulangkan 20.000 eks WTS kepada keluarganya masing-masing. Provinsi Jawa Timur merupakan contoh keberhasilan dalam penutupan lokalisasi, dimana sebelumnya Jawa Timur adalah provinsi terbanyak yang mempunyai daerah lokalisasi (48 lokalisasi). Guna mencegah meluasnya penularan virus HIV-AIDS Kementerian Sosial beserta instansi terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota di seluruh Indonesia, Pegiat ODHA, LKS ODHA, Sahabat Peduli ODHA dan tokoh Agama/Masyarakat aktif melakukan upaya penghapusan meluasnya penularan penyakit HIV-AIDS, melakukan upaya pengahapusan stigma negatif terhadap penderita ODHA, karena sesungguhnya mereka memiliki harkat dan martabat yang harus di hormati dan diperlakukan sama dengan yang lain sesuai hak asasi yang melekat pada dirinya.
Read more...

Sosialisasi Pencegahan HIV-AIDS dan Perundang-undangan Bidang Rehabilitasi Sosial

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Marjuki, mengatakan bahwa upaya penanggulangan HIV-AIDS hendaknya didasari oleh pengertian bahwa masalah ini sudah menjadi masalah yang mendesak dan perlu segera ditangani. Upaya penanggulangan ini harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya serta diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, jelas Marjuki pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan HIV-AIDS dan Perundang-undangan Bidang Rehabilitasi Sosial di Hotel Griya Medan (06/11/2017). Pada kesempatan itu pula Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS dan KPO), Sonny Manalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara satu-satunya yang mempunyai panti sosial rehabilitasi khusus ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Panti sosial tersebut salah satunya ada di Medan yaitu Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV "Bahagia" Medan yang sebelumnya adalah Panti Sosial Bina Daksa Bahagia Medan. Sedangkan yang dua lagi berada di Sukabumi dan Ternate. Diharapkan melalui kegiatan Sosialisasi ini dapat memperkenalkan dan menginformasikan berbagai pengetahuan, wawasan dalam pencegahan HIV-AIDS serta pemahaman terhadap Perundang-Undangan Bidang Rehabilitasi Sosial. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 250 orang antara lain dari Karang Taruna, Pemuda Gereja, Pemuda Mesjid, Remaja Budha dan Hindu, Dharma Wanita, Guru , OSIS SMA, Pendamping PKH, Tagana, Mahasiswa, LKS yang menangani ODHA, UPT Kemensos, Dinsos Provinsi, Kabupaten dan Kota Medan.  
Read more...

Uji Publik Peraturan Rehabilitasi Sosial AMPK

Bertempat di Hotel Grand Antares Medan, dilaksanakan Pertemuan Uji Publik Peraturan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Pertemuan ini dihadiri Kepala Panti Sosial Anak dari seluruh Indonesia, Biro Hukum Kemensos, Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial, Sakti Peksos Anak dan dari perwakilan LKS di bidang HIV dan NAPZA yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, selain di isi dengan pembahasan draft permensos alih fungsi, juga di lakukan diskusi untuk menerima masukan dari berbagai peserta. Diskusi pertama dilakukan terkait permasalahan anak HIV dan diskusi kedua mendengarkan permasalahan anak korban penyalahgunaan NAPZA. Diskusi tersebut perlu dilakukan karena data terkait anak HIV dan anak Korban NAPZA semakin tahun semakin meningkat. Sehingga Kementerian Sosial wajib memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kedua permasalahan tersebut. Oleh karena permasalahan anak HIV dan anak Korban NAPZA semakin komplek, Kementerian Sosial bergerak cepat dengan melakukan alih fungsi panti sosial yang menangani kedua permasalahan tersebut. Panti sosial yang beralih fungsi diantaranya adalah panti sosial asuhan anak, panti sosial bina remaja serta panti sosial marsudi putra. Ketiga jenis panti tersebut akan beralih fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), dimana sebelum beralih fungsi panti sosial asuhan anak, bina remaja dan marsudi putra hanya melayani satu jenis sasaran saja. Jika nantinya dialihfungsikan maka balai tersebut akan dapat menangani permasalahan anak baik HIV maupun anak korban NAPZA bahkan permasalahan anak lainnya. Salah satu Narasumber dari Kemenpan, Redi Kalingga menyatakan Perubahan alih fungsi UPT harus di dukung kesiapan anggaran dan sarana dan prasarana serta dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga di dasarkan pada karakteristik tugas dan fungsi, organisasi induk dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Nahar mengajak para peserta untuk melakukan studi banding atau kunjungan ke 2 UPT milik Kementerian Sosial yaitu Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV “Bahagia” dan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Insyaf” Medan. Kunjungan tersebut dilakukan guna mengetahui bagaimana proses layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penerima manfaat, sehingga UPT yang akan dilakukan alihfungsi dapat mengadop semua proses layanan rehabilitasi sosial bagi anak HIV maupun anak korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam sambutannya Nahar menyampaikan bahwa alihfungsi UPT ini harus segera dilakukan dikarenakan banyaknya permasalahan anak yang ada di daerah yang belum bisa tertangani dengan baik. Penulis : Safiah Sari
Read more...

Selamat Datang

Silahkan pilih Layanan yang anda inginkan

Pelayanan Dalam Balai

Informasi tentang Pelayanan yang diberikan di dalam BRSODH Bahagia Di Medan

Respon Kasus

Informasi tentang Pelayanan yang diberikan berdasarkan Laporan Masyarakat dan kaitannya dengan Pelayanan Luar BRSODH Bahagia Di Medan

Konseling

Pelayanan konsultasi Psikologi bagi masyarakat terkait HIV AIDS

Pengaduan Masyarakat

Media bagi Masyarakat untuk Melaporkan tentang Pelayanan BRSODH Bahagia Di Medan

Sahabat ODHA

Masyarakat yang ingin memberikan dukungan bagi ODHA
Chat Support
×